Daftar isi (9 bab, 18 pasal, 3 lampiran)
hlm. 1

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK (MASTERPLAN) FREKUENSI RADIO UNTUK

KEPERLUAN PENYELENGGARAAN RADIO SIARAN AMPLITUDO

MODULATION (AM) PADA MEDIUM FREQUENCY (MF)

PITA FREKUENSI RADIO 535 kHz - 1605,5 kHz

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengatur penggunaan alokasi spektrum frekuensi radio untuk dinas penyiaran yang menggunakan Amplitudo Modulation (AM) pada pita medium frekuensi radio diperlukan pengaturan kanal radio siaran;

b. bahwa untuk mengatur pengkanalan frekuensi radio siaran AM sesuai dengan ketentuan Internasional dan proporsional untuk setiap wilayah, perlu disusun Rencana Induk (Masterplan) agar frekuensi radio yang tersedia dapat digunakan secara optimal dan effisien, serta terhindar dari gangguan penerimaan siaran akibat interferensi dari pemancar radio lain di dalam negeri maupun luar negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran Amplitudo Modulation (AM) pada Medium Frequency (MF) Pita Frekuensi Radio 535 kHz – 1605,5 kHz;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

hlm. 2

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan daerah propinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika;

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

hlm. 3

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 15/PER/M.Kominfo/06/2011 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi.

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TENTANG RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI

RADIO UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN RADIO

SIARAN AMPLITUDO MODULATION (AM) PADA MEDIUM

FREQUENCY (MF) PITA FREKUENSI RADIO 535 kHz - 1605,5 kHz.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1 #Laporkan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemancar Radio adalah alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio melalui antena.

2. Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio.

3. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.

4. Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio.

5. Izin Stasiun Radio yang selanjutnya singkat ISR adalah izin untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.

6. Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya di singkat IPP adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

7. Analisis Teknis adalah perhitungan dari parameter teknis spektrum frekuensi radio agar spektrum frekuensi radio yang ditetapkan sesuai dengan peruntukkannya dan tidak saling menimbulkan interferensi.

8. Penetapan (Assignment) Kanal Frekuensi Radio adalah otorisasi Menteri yang diberikan suatu stasiun radio untuk menggunakan kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.

9. Effective Monopole Radiated Power (EMRP) adalah daya pancar yang disalurkan ke antena monopole dalam satuan Watt.

hlm. 4

10. Wilayah Layanan (Service Area) adalah wilayah penerimaan stasiun radio yang diproteksi dari gangguan/interferensi sinyal frekuensi radio lain.

11. Test Point adalah lokasi titik pengujian/pengukuran kekuatan medan magnet yang merupakan batas terluar dari suatu wilayah layanan (service area).

12. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang telekomunikasi.

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

14. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Pasal 2 #Laporkan

Penggunaan alokasi spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan radio siaran Amplitudo Modulation (AM) pada Medium Frequency (MF) double sideband pita frekuensi radio 535 kHz – 1605,5 kHz sesuai dengan Rencana Induk (Masterplan).

BAB IIKETENTUAN TEKNIS

Pasal 3 #Laporkan

Setiap penyelenggaraan radio siaran AM-MF double sideband sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:

a. pita frekuensi radio yang digunakan 535 kHz – 1605,5 kHz dengan jarak antar kanal 9 kHz sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. transmisi yang digunakan dalam siaran AM-MF meliputi:

1. transmisi mono dengan emisi A3EGN dengan necessary bandwidth 20 kHz;

2. transmisi stereo dengan emisi A3EHN dengan necessary bandwidth 20 kHz dengan sistem Compatible-Quadrature Amplitude Modulation (C-QUAM);

c. spesifikasi pengukuran Out of Band Spurious Emission sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

d. menggunakan monopole antenna omni directional dengan polarisasi vertikal;

e. stabilitas frekuensi radio sesuai dengan Radio Regulation yaitu ± 10 Hz;

hlm. 5

f. spurious emisi (harmonic) yang diizinkan <-50 dBc sesuai dengan appendix 3 Radio Regulation;

g. menggunakan EMI Power line filter yang untuk melindungi peralatan elektronik lain yang terhubung pada tegangan jala-jala yang sama pada jarak tertentu dari gangguan yang disebabkan oleh pemancar AM;

h. rasio proteksi yang diperbolehkan sesuai ITU-R BS 560 sebagai berikut:

Co –Channel 30 dB Adjacent 1 9 dB

Pasal 4 #Laporkan

(1) Berdasarkan ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan wilayah dan perencanaan kanal (channeling plan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup beberapa Kabupaten/Kota;

(3) Perencanaan penggunaan kanal frekuensi radio AM-MF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

a. Lembaga Penyiaran Publik – Radio Republik Indonesia (LPP-RRI)

b. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);

c. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS); dan

d. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK).

Pasal 5 #Laporkan

Pemancar radio siaran AM-MF diklasifikasikan dalam:

a. kelas A (High Power) dengan EMRP ≥ 1 kW;

b. kelas B dengan EMRP ≤ 100 W;

c. kelas C dengan EMRP ≤100 mW.

Pasal 6 #Laporkan

Pemancar radio siaran AM-MF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus menurunkan EMRP sebesar 3 dB atau 50% mulai pukul 18.00 sampai pukul 06.00 waktu setempat.

Pasal 7 #Laporkan

Dalam hal lokasi pendirian antena pemancar radio AM- MF berada di wilayah pemukiman wajib memenuhi ketentuan besaran kuat medan (field strength) < 120 dBµV/m.

Pasal 8 #Laporkan

EMRP untuk pemancar radio AM-MF bagi LPP–RRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a bekerja pada:

a. pita frekuensi radio 535 kHz - 1080 kHz menggunakan daya pancar kelas A atau kelas B;

b. pita frekuensi radio 1089 kHz - 1605.5 kHz menggunakan daya pancar kelas B.

hlm. 6

Pasal 9 #Laporkan

EMRP untuk pemancar radio AM-MF bagi LPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b bekerja pada pita frekuensi radio 535 kHz–1605.5 kHz menggunakan daya pancar kelas B, kecuali pada kanal 17, kanal 19 dan kanal 53.

Pasal 10 #Laporkan

EMRP untuk pemancar radio AM-MF bagi LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c bekerja pada pita frekuensi radio 535 kHz – 1605.5 kHz menggunakan daya pancar kelas B, kecuali pada kanal 17, kanal 19 dan kanal 53.

Pasal 11 #Laporkan

EMRP untuk pemancar radio AM - MF bagi LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d menggunakan daya pancar kelas C hanya pada kanal 17 dan kanal 19.

BAB IIISERTIFIKAT PERANGKAT RADIO

Pasal 12 #Laporkan

Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan lembaga penyiaran radio AM-MF wajib bersetifikat dari Direktorat Jenderal.

BAB IVPENETAPAN KANAL

Pasal 13 #Laporkan

(1) Pembagian wilayah dan kanal frekuensi radio untuk LPP, LPS, dan LPK untuk keperluan radio siaran AM-MF ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Kanal 53 ditetapkan untuk keperluan siaran nasional LPP-RRI, dengan tetap memperhatikan koordinasi internasional untuk wilayah yang berbatasan dengan negara lain.

(3) Besaran daya pancar ditetapkan melalui tahapan analisis teknis dan tidak melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(4) Wilayah layanan bagi LPS, dan LPP-RRI Kelas B dibatasi oleh Test point, penentuan Test Point dilakukan dengan analisis teknis prediksi wilayah layanan yang dibatasi dengan nilai kuat medan magnet (Fieldstrength) paling besar 70 dBµV/m atau pada jarak paling jauh 15 km dari lokasi pemancar berdasarkan prediksi groundwave.

hlm. 7

(5) Wilayah layanan bagi LPK dibatasi oleh Test point, penentuan Test Point dilakukan dengan analisis teknis prediksi wilayah layanan yang dibatasi dengan nilai kuat medan magnet (Fieldstrength) paling besar 70 dBµV/m atau pada jarak paling jauh 2,5 km dari lokasi pemancar berdasarkan prediksi groundwave.

BAB VPERIZINAN

Pasal 14 #Laporkan

(1) Setiap penyelenggara radio siaran AM - MF wajib memiliki izin penyelenggaraan penyiaran dan Izin Stasiun Radio (ISR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah melalui tahapan analisis teknis dan berdasarkan pengkanalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

BAB VIEVALUASI TEKNIS

Pasal 15 #Laporkan

(1) Menteri dapat melakukan evaluasi teknis terhadap penggunaan alokasi spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan radio siaran Amplitudo Modulation (AM) pada Medium Frequency (MF) paling lama setiap 3 (tiga) tahun.

(2) Evaluasi teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:

a. analisis ketersediaan alokasi kanal;

b. observasi; dan

c. pengukuran lapangan;

(3) Berdasarkan hasil evaluasi teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan penyesuaian parameter teknis.

BAB VIIPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16 #Laporkan

(1) Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

(2) Pengawasan dan pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada UPT.

hlm. 8

BAB VIIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17 #Laporkan

Penyelenggara radio siaran AM-MF yang telah memiliki ISR sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan kanal, persyaratan teknis dan daya pancar paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

BAB IXKETENTUAN PENUTUP

Pasal 18 #Laporkan

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2014

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 101 No Jabatan Paraf

1. SekjenKominfo

2. Dirjen SDPPI

3. Kepala Biro Hukum

ttd

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Komunikasi dan Informatika Kepala Biro Hukum, D. Susilo Hartono

Lampiran I

hlm. 9
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO
UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN RADIO
SIARAN AMPLITUDO MODULATION (AM) PADA MEDIUM
FREQUENCY (MF) PITA FREKUENSI RADIO 535 kHz -
1605,5 kHz.
PENGELOMPOKAN KANAL
Kanal
Frek
(kHz) Kanal
Frek
(kHz) Kanal
Frek
(kHz) Kanal
Frek
(kHz) Kanal
Frek
(kHz)
2 540 26 756 50 972 74 1188 98 1404
3 549 27 765 51 981 75 1197 99 1413
4 558 28 774 52 990 76 1206 100 1422
5 567 29 783 53 999 77 1215 101 1431
6 576 30 792 54 1008 78 1224 102 1440
7 585 31 801 55 1017 79 1233 103 1449
8 594 32 810 56 1026 80 1242 104 1458
9 603 33 819 57 1035 81 1251 105 1467
10 612 34 828 58 1044 82 1260 106 1476
11 621 35 837 59 1053 83 1269 107 1485
12 630 36 846 60 1062 84 1278 108 1494
13 639 37 855 61 1071 85 1287 109 1503
14 648 38 864 62 1080 86 1296 110 1512
15 657 39 873 63 1089 87 1305 111 1521
16 666 40 882 64 1098 88 1314 112 1530
17 675 41 891 65 1107 89 1323 113 1539
18 684 42 900 66 1116 90 1332 114 1548
19 693 43 909 67 1125 91 1341 115 1557
20 702 44 918 68 1134 92 1350 116 1566
21 711 45 927 69 1143 93 1359 117 1575
22 720 46 936 70 1152 94 1368 118 1584
23 729 47 945 71 1161 95 1377 119 1593
24 738 48 954 72 1170 96 1386 120 1602
25 747 49 963 73 1179 97 1395
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,
TIFATUL SEMBIRING
No Jabatan Paraf
1. SekjenKominfo
2. Dirjen SDPPI
3. Kepala Biro Hukum
ttd

Lampiran II

hlm. 10
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO
UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN RADIO
SIARAN AMPLITUDO MODULATION (AM) PADA MEDIUM
FREQUENCY (MF) PITA FREKUENSI RADIO 535 kHz -
1605,5 kHz.
OUT OF BAND EMISSION
Bn (kHz) -25 dB (kHz) < -35 dB (kHz)
20 ± 10 ± 20
Sebagaimana contoh pengukuran dengan menggunakan spectrum analyzer
berikut ini:
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TIFATUL SEMBIRING
No Jabatan Paraf
1. SekjenKominfo
2. Dirjen SDPPI
3. Kepala Biro Hukum

Lampiran III

hlm. 11
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI
RADIO UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN
RADIO SIARAN AMPLITUDO MODULATION (AM) PADA
MEDIUM FREQUENCY (MF) PITA FREKUENSI RADIO
535 kHz - 1605,5 kHz.
PEMBAGIAN WILAYAH DAN KANAL
I. Wilayah Banten yang terdiri dari: Kab Pandeglang, Kab Lebak, Kab
Tangerang, Kab Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota
Tangerang Selatan
Nomor Kanal : 17* 19* 27 35 43 51 53 59 67 75
83 92 100 108 116
II. Wilayah DKI Jakarta yang terdiri dari: Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta
Utara, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat,
Kab. Kepulauan Seribu
Nomor Kanal : 17* 19* 21 25 29 33 37 41 45 49
53 57 61 65 69 73 77 82 86 90
94 98 102 106 110 114 118
III. Wilayah Jawa Barat I yang terdiri dari: Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab.
Cianjur, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kab.karawang,
Kab.Sukabumi, Kab. Bandung, Kota Bogor
Nomor Kanal : 17* 19* 23 31 39 47 53 63 71 80
96 104 120
IV. Wilayah Jawa Barat II yang terdiri dari: Kab. Purwakarta, Kab. Subang,
Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab.
Cimahi, Kota Tasikmalaya
Nomor Kanal : 17* 19* 20 28 36 44 53 60 65 95
hlm. 12
V. Wilayah Jawa Barat III yang terdiri dari: Kab Ciamis Kuningan, Kab
Cirebon, Kab Majalengka, Kab Indramayu Kota Cirebon, Kab Banjar, Kab.
Sumedang
Nomor Kanal : 17* 19* 21 29 38 46 53 62 71 79
VI. Wilayah Jawa Tengah I yang terdiri dari: Kab. Cilacap, Kota Tegal, Kab.
Tegal, Kab. Brebes, Kab. Banyumas, Kab. Pemalang, Kab. Purbalingga
Nomor Kanal : 17* 19* 27 35 43 53 67 75 83 91
99 107 117
VII.Wilayah Jawa Tengah II yang terdiri dari: Kab. Wonosobo, Kab. Kendal,
Kota Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kab. Banjarnegara, Kab.
Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Magelang, Kota Semarang, Kab.
Temanggung, Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Salatiga
Nomor Kanal : 17* 19* 23 31 39 47 53 63 67 71
75 79 83 87 91 95 99 103 107 111
115 119
VIII. Wilayah Jawa Tengah III yang terdiri dari: Kab. Kudus, Kab. Jepara,
Kab. Demak, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Rembang,
Kota Surakarta, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Blora, Kab. Pati,
Kab. Sragen, Kab. Grobogan
Nomor Kanal 17* 19* 26 34 42 50 53 57 66 74
82 90 98 106 114
IX. Wilayah DI. Yogyakarta yang terdiri dari: Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul,
Kab. Gunung Kidul, Kab. Sleman, Kota Yogyakarta
Nomor Kanal : 17* 19* 21 29 37 45 53 60 65 69
73 77 81 85 89 93 97 101 105 109
113 117
X. Jawa Timur I Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Trenggalek, Kab. Kediri,
Kab. Nganjuk, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro,
Kota Kediri, Kota Madiun, Kab. Tuban
Nomor Kanal 17* 19* 27 35 43 51 53 62 71 79
hlm. 13
XI. Jawa Timur II: Kab. Tulung Agung, Kab Blitar, Kab Malang, Kab.
Lumajang, Kab Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kab Mojokerto, Kab. Jombang,
Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kota Malang, Kab.
Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kota Batu, Kota Blitar
Nomor Kanal : 17* 19* 24 32 40 48 53 56 58 64
68 72 76 80 84 88 92 96 100 104
108 112 116
XII. Wilayah Jawa Timur III: Kab. Jember, Kab. Banyuwangi, Kab.
Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Probolinggo, Kab. Sampang, Kab.
Pamekasan, Kab. Sumenep, Kota Probolinggo
Nomor Kanal 17* 19* 25 33 41 49 53 60 66 73
81 89 97 105 113 120
XIII. Wilayah Layanan Bali: Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab. Badung,
Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, Kab. Bangli, Kab. Karangasem, Kab.
Buleleng, Kota Denpasar
Nomor Kanal : 17* 19* 22 30 38 46 53 62 66 71
75 79 83 87 91 95 99 103 107 111
115 119
XIV. Wilayah Layanan NTB: Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab.
Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kab. Dompu, Kab. Bima, Kab. Sumbawa
Barat, Kab Lombok Utara, Kota Mataram, Kota Bima
Nomor Kanal : 17* 19* 21 28 37 44 53 58 64 68
72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
112 116
XV.Wilayah Layanan NTT: Kab. Kupang, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab.
Timor Tengah Utara, Kab. Belu, Kab. Alor, Kab. Flores Timur, Kab. Sikka,
Kab. Ende, Kab. Ngada, Kab. Manggarai, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba
Timur, Kab. Lembata, Kab. Rote Ndao, Kab. Manggarai Barat, Kab.
Nagekeo Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Baratdaya, Kab. Manggarai
Timur, Kab. Sabu Raijua, Kota Kupang
Nomor Kanal : 17* 19* 23 31 39 47 53 62 66 70
hlm. 14
XVI. Wilayah Sulawesi Selatan I: Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab.
Gowa, Kab. Bantaeng, Kab. Sinjai, Kab.Bulukumba, Kab. Marros, Kab.
Bone, Kab.Pangkajene Kep., Kab. Kep. Selayar, Kota Makassar
Nomor Kanal : 17* 19* 27 35 43 53 59 67 75 83
XVII. Wilayah Sulawesi Selatan II: Kab. Barru, Kab. Sopeng, Kota Pare-pare,
Kab. Wajo, Kab. Sindereng Rampang, Kab. Enrekang, Kab. Pinrang, Kab.
Luwu, Kab.Tana Toraja, Kab. Luwu Utara, Kab. Tana Toraja Utara, Kota
Palopo
Nomor Kanal : 17* 19* 30 38 46 53 56 62 70 78
86 94 102 110 118
XVIII. Wilayah Sulawesi Barat: Kab. Mamuju Utara, Kab. Mamuju, Kab.
Mamasa, Kab. Polewali Mandar, Kab.Majene
Nomor Kanal : 17* 19* 24 32 40 48 53 56 64 72
80 88 96 104 112 120
XIX. Wilayah Sulawes Tenggara: Kab. Kolaka, Kab. Konawe, Kab. Muna,
Kab. Buton, Kab. Konawe Selatan, Kab. Bombana, Kab. Wakatobi,
Kab. Kolaka Utara, Kab. Konawe, Kab. Buton Utara, Kota Kendari,
Kota Bau-bau
Nomor Kanal : 17* 19* 22 30 38 48 53 59 66 74
82 90 98 106 114
XX. Wilayah Sulawesi Tengah I: Kab. Tojo Una-una, Kab. Sigi, Kab.
Banggai, Kab. Banggai Kep., Kab. Morowali, Kab. Poso
Nomor Kanal : 17* 19* 21 29 37 45 53 55 61 69
77 85 93 101 109 117
XXI. Wilayah Sulawesi Tengah II : Kab. Toli-toli, Kab. Buol, Kota Palu, Kab.
Parigi Moutong, Kab. Donggala
Nomor Kanal : 17* 19* 25 33 41 49 53 57 63 67
73 81 89 95 105 113
XXII. Wilayah Sulawesi Utara : Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa,
Kab. Singihe, Kab. Talaud, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa
Utara, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab.
Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, Kab.Bitung ,Kab.
Tomohon, Kota mobagu
hlm. 15
Nomor Kanal : 17* 19* 26 34 42 44 50 53 58 66
XXIII. Wilayah Gorontalo: Kab. Gorontalo, Kab. Bone Bolango, Kab.
Pahuwato, Kab. Gorontalo Utara, Kota Gorontalo
Nomor
Kanal : 17* 19* 22 30 38 46 54 53 62 70
78 86 94 102 110 118
XXIV. Wilayah Maluku: Kab. Maluku Tengah, Kab. Maluku Tenggara, Kab.
Maluku Tenggara Barat, Kab. Buru, Kab. Seram Bagian Timur, Kab.
Seram Bagian Barat, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Maluku Barat Daya,
Kab.Buru Selatan, Kota Ambon, Kota Tual
Nomor Kanal : 17* 19* 23 27 33 41 49 53 57 65
73 81 89 97 105 113
XXV. Wilayah Maluku Utara: Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera
Tengah, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab.
Halmahera Timur, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Pulau Morotai, Kota
Ternate, Kota Tidore Kepualauan
Nomor Kanal : 17* 19* 24 32 41 48 53 56 64 72
80 88 96 104 112 120
XXVI. Wilayah Papua Barat : Kab. Sorong, Kab. Manokwari, Kab. Fak-fak,
Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat, Kab. Teluk Bintuni, Kab.
Wondama, Kab. Kaimana, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kota
Sorong
Nomor Kanal : 17* 19* 21 28 37 43 45 53 60 68
76 84 92 100 108 116
XXVII. Wilayah Papua I: Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan
Yapen, Kab. Waropen Kab. Sarmi, Kab. Nabire, Kab. Jayapura, Kota
Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Paniai, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Intan
Jaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Puncak
Nomor Kanal : 17* 19* 23 31 39 47 53 56 58 60
hlm. 16
XXVIII. Wilayah Papua II: Kab. Merauke, Kab. Jayawijaya, Kab. Asmat,
Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Pegunungan Bintang, Kab.
Yahukimo, Kab. Mimika, Kab. Yalimo, Kab. Nduga
Nomor Kanal : 17* 19* 25 32 37 45 53 61 69 78
XXIX. Wilayah Aceh I: Kab. Sabang, Kab Pidie Jaya, Kota Banda Aceh,
Kab Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Aceh Jaya, Kab Bireuen, Kab. Aceh
Barat, Kab Lhoksumawe
Nomor Kanal : 17* 19* 25 33 41 49 53 59 65 73
81 89 97 105 113
XXX. Wilayah Aceh II: Kab. Aceh Utara, Kab.Bener Meriah, Kab.Aceh
Tengah, Kab.Nagan Raya, Langsa Kota, Kab.Aceh Timur, Kab.Aceh
Tamiang, Kab.Gayo Lues, Kab.Aceh Barat Daya, Kab.Aceh Selatan,
Kab.Aceh Tenggara, Kab.Aceh Singkil, Kab.Subulussalam,
Kab.Simuelue
Nomor Kanal : 17* 19* 22 30 38 46 53 57 62 70
79 86 94 102 110
XXXI. Wilayah Sumatera Utara I: Kab. Langkat, Kota Medan, Kab. Binjai,
Kab. Karo Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Serdang Bedagai Kab.
Tebing Tinggi Kota Kab. Simalungun Kota Kab. Batu Bara, Kab.
Asahan, Pematang Siantar Kota,Tanjung Balai Kota, Kab. Pak Pak
Bharat, Kab. Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Toba
Samosir, Kab. Labuhan Batu Selatan, Kab. Labuhan Batu Utara,
Kab. Labuhan Batu
Nomor Kanal : 17* 19* 25 32 37 44 53 61 69 86
86 94 102 110 118
XXXII. Wilayah Sumatera Utara II: Kab. Tapanuli Tengah, Sibolga Kota,
Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Padang
Sidempuan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, Kab.
Mandiling Natal, Kab. Gunung Sitoli, Kab. Nias Selatan, Kab. Nias,
Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat
Nomor Kanal : 17* 19* 24 33 41 49 51 53 58 65
hlm. 17
XXXIII. Wilayah Sumatera Barat : Kab. Pasaman, Kab. Pasaman, Barat
Limapuluh Kota, Payakumbuh Kota, Kab. Tanah Datar, Bukittinggi
Kota, Kab. Agam, Padang Panjang Kota, Pariaman Kota, Kab.
Padang Pariaman, Sawahlunto Kota, Padang Kota, Solok Kota, Kab.
Solok Selatan, Kab. Sijungjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok, Kab.
Pesisir Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai
Nomor
Kanal : 17* 19* 25 33 41 49 53 56 61 65
69 73 77 85 91 94 98 102 106 110
114 118
XXXIV. Wilayah Bangka Belitung : Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat Kab.
Bangka Tengah Kab. Bangka Selatan Kab. Belitung Kab. Belitung
Timur Kab. Pangkal Pinang
Nomor
Kanal : 17* 19* 25 41 53 57 65 73 83 91
99 107 115
XXXV. Wilayah Sumatera Selatan : Kab. Banyuasin, Kab. Musi Rawas,
Kab. Muara Enim, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Lubuk Lingau, Kab.
Lahat, Kab. Empat Lawang, Kab. Pagar Alam, Kab. Ogan Komering
Ilir, Kab. Prabumulih, Palembang Kota, Kab. Ogan Komering Ulu,
Kab. Oku Timur, Kab. Oku Selatan, Kab. Ogan Ilir
Nomor Kanal : 17* 19* 27 37 43 51 53 55 59 67
71 77 81 87 91 98 102 106 110 114
XXXVI. Wilayah Jambi: Kab. Kerinci Kab. Sungai Penuh Kab. Merangin
Kab. Bungo Kab. Tebo Kab. Batanghari Kab. Tanjung Jabung Barat
Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Muaro Jambi, Jambi Kota, Kab.
Sarolangun
Nomor Kanal : 17* 19* 23 32 40 48 53 56 60 64
72 80 88 96 99 104 112 120
XXXVII.Wilayah Bengkulu: Kab. Muko-muko, Kab. Bengkulu Utara, Kab.
Lebong, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahiang, Bengkulu Kota, Kab.
Bengkulu Selatan, Kab. Kaur, Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Tengah
Nomor Kanal : 17* 19* 25 35 45 53 57 59 65 75
hlm. 18
XXXVIII. Wilayah Lampung: Kab. Lampung Barat, Kab. Tanggamus, Kab.
Lampung Selatan, Kab. Bandar Lampung, Kab. Way Kanan, Kab.
Lampung Utara, Kab. Lampung Tengah, Kab. Tulang Bawang, Kab.
Tulang Bawang Barat, Kab. Lampung Timur, Metro Kota, Kab.
Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kab. Mesuji
Nomor
Kanal : 17* 19* 21 29 37 45 53 55 61 69
77 85 93 101 109 117
XXXIX. Wilayah Riau: Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Bengkalis,
Kab. Kampar, Kab. Dumai Kota, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Indragiri
Hilir, Kab. Pelalawan, Kab. Siak, Kab. Kuantan Singgigi, Kab.
Kepulauan Meranti, Pekanbaru Kota
Nomor Kanal : 17* 19* 21 29 37 45 49 53 59 67
75 83 89 97 107 115
XL. Wilayah Kep. Riau: Kab. Bintan, Kab. Karimun, Kab. Natuna,
Kab. Lingga, Kab. Kepulauan Anambas, Kota Batam, Kab. , Kab.
Tanjung Pinang
Nomor Kanal : 17* 19* 27 35 43 51 53 59 67 75
83 91 99 105 113
XLI. Wilayah Kalimantan Barat: Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab.
Landak, Kab. Sanggau, Kab. Sekadau, Kab. Kapuas Hulu, Kab.
Pontianak, Kab. Pontianak Kota, Kab. Sintang, Kab. Melawi, Kab.
Ketapang, Kab. Singkawang, Kab. Kubu Raya, Kab. Kayong Utara
Nomor Kanal : 17* 19* 27 35 43 51 53 57 59 67
75 79 83 90 99 107 115
XLII. Wilayah Kalimantan Selatan: Kab. Tabalong, Kab. Hulu Sungai
Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab.
Kota baru, Kab. Tapin, Kab. Barito Kuala, Banjarmasin Kota, Kab.
Banjar, Kab. Banjarbaru, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Tanah Laut,
Kab. Balangan
Nomor Kanal : 17* 19* 28 36 44 52 53 60 68 76
86 94 102 102 110 118
XLIII. Wilayah Kalimantan Tengah: Kab. Lamandau, Kab. Sukamara,
Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Seruyan, Kab. Kotawaringin Timur,
Kab. Katingan, Kab. Gunung Mas, Palangkaraya Kota, Kab. Pulang
Pisau, Kab. Kapuas, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Selatan, Kab.
Barito Utara, Kab. Barito Timur
hlm. 19
Nomor Kanal : 17* 19* 26 34 42 50 53 55 58 66
XLIV. Wilayah Kalimantan Utara: Tarakan Kota, Kab. Bulungan, Kab.
Malinau, Kab. Tana Tidung, Kab. Nunukan
Nomor Kanal : 17* 19* 23 39 53 55 71 79 84 92
100 108 116
XLV. Wilayah Kalimantan Timur: Kab. Berau, Kab. Kutai Timur, Kab.
Kutai Barat, Bontang Kota, Samarinda Kota, Kab. Kutai
Kartanegara, Balikpapan Kota, Kab. Penajam Paser Utara, Kab.
Pasir
Nomor Kanal : 17* 19* 21 37 53 57 59 70 77 85
93 101 109 119
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TIFATUL SEMBIRING
No Jabatan Paraf
1. SekjenKominfo
2. Dirjen SDPPI
3. Kepala Biro Hukum