Siapa yang wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, dan apa dasar penentuan besarannya?

Pemegang Perizinan Berusaha dan persetujuan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, yang besarannya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi radio (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Pasal 34 ayat (1), sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023). Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 34 ayat (2)).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menulis ulang Pasal 34 menjadi dua ayat. Sebelum perubahan, Pasal 34 ayat (2) juga mewajibkan pembayaran biaya hak penggunaan orbit satelit; Pasal 34 yang berlaku sekarang menyebut biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio saja. Tanya jawab ini tidak menyimpulkan apakah biaya orbit satelit diatur di peraturan lain, dan tidak merinci tarif atau cara penghitungan biaya, yang menurut Pasal 34 ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dasar hukum

• UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diubah
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diubah

Kutipan sumber (6)

Kutipan harfiah dari teks peraturan yang disebut, dicocokkan mesin dengan teks pustaka sebelum halaman terbit. Tanda baca dan huruf besar mengikuti sumber.

• UU No. 6 Tahun 2023, Lampiran, hlm. 522: Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Lihat di teks peraturan
• UU No. 6 Tahun 2023, Lampiran, hlm. 525: Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut Lihat di teks peraturan
• UU No. 6 Tahun 2023, Lampiran, hlm. 525: Pemegang Perizinan Berusaha dan persetujuan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Lihat di teks peraturan
• UU No. 6 Tahun 2023, Lampiran, hlm. 525: wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang besarannya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi radio Lihat di teks peraturan
• UU No. 6 Tahun 2023, Lampiran, hlm. 526: Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah Lihat di teks peraturan
• UU No. 36 Tahun 1999, Pasal 34 ayat (2): Penggunaan orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunaan orbit satelit Lihat di teks peraturan

Diperiksa terakhir pada 13 Oktober 2026. Jawaban ini bukan nasihat hukum; untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit. Menemukan kekeliruan? Laporkan di halaman Koreksi.