Definisi Unit Pelaksana Teknis dalam Peraturan

Unit Pelaksana Teknis

Mesin menemukan definisi istilah ini di 3 peraturan dalam pustaka situs ini. Peraturan perubahan yang dikenali mesin tidak dihitung, begitu pula peraturan yang definisinya tidak terbaca, misalnya karena terletak di lampiran. Di bawah ada peraturan yang berstatus tidak berlaku; status tiap peraturan tertera di samping nomornya. Pada teks hasil ekstraksi, rumusannya tidak seragam meskipun huruf kapital dan tanda baca tidak dibedakan, dengan deret spasi dianggap satu. Selisih itu bisa berasal dari rumusan peraturannya, dari ekstraksi teks (salah baca pada halaman pindaian, spasi yang terselip di tengah kata), atau dari keduanya. Setiap bunyi di bawah diambil mesin dari pasal ketentuan umum peraturannya.

Permenkominfo No. 10 Tahun 2022 berlaku

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal.

Pasal 1 angka 14 · disingkat atau disebut UPT · Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Untuk Keperluan Dinas Maritim

Permenkominfo No. 17 Tahun 2018 berlaku

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 1 angka 22 · disingkat atau disebut UPT · Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk

Permenkominfo No. 4 Tahun 2014 tidak berlaku

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Peraturan ini sudah tidak berlaku, jadi definisi ini tidak berlaku lagi. Dicantumkan untuk dokumen lama yang masih merujuknya.

Pasal 1 angka 15 · disingkat atau disebut UPT · Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran Amplitudo Modulation (AM) pada Medium Frequency (MF) Pita Frekuensi Radio 535 Khz - 1605,5 Khz

Bunyi definisi diambil mesin dari teks peraturan di pustaka situs ini, yang diekstrak dari salinan resmi JDIH. Pada halaman pindaian, kata yang salah dibaca mesin dan dapat dipastikan lewat pembacaan ulang sudah dibetulkan dan diberi garis bawah titik-titik. Arahkan penunjuk ke kata itu untuk melihat bacaan lapisan teks sebelum dibetulkan (di layar sentuh, keterangan ini mungkin tidak tampil). Kata lain di halaman pindaian bisa masih keliru. Untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit. Semua istilah.