Bagaimana penyelenggara sistem elektronik mengajukan keberatan atas sanksi administratif dan apakah keberatan menunda pelaksanaan sanksi?

Penyelenggara Sistem Elektronik yang merasa dirugikan akibat pengenaan sanksi administratif dapat mengajukan keberatan kepada Menteri (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 Pasal 47 ayat (1)). Upaya keberatan itu tidak menunda pelaksanaan keputusan (Pasal 47 ayat (2)). Bila keberatan diterima, Menteri menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan (Pasal 47 ayat (4)). Bila penyelenggara tidak menerima penyelesaian keberatan, penyelenggara dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan (Pasal 47 ayat (5)).

Pasal 47 ayat (3) menyatakan Menteri menyelesaikan keberatan yang disampaikan penyelenggara. Tata cara pengajuan keberatan menurut ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (Pasal 47 ayat (6)). Tanya jawab ini tidak merinci bentuk permohonan, tenggat pengajuan, atau jangka waktu penyelesaian keberatan; rinciannya ada di Peraturan Menteri tersebut.

Dasar hukum

• PP No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak berlaku

Kutipan sumber (4)

Kutipan harfiah dari teks peraturan yang disebut, dicocokkan mesin dengan teks pustaka sebelum halaman terbit. Tanda baca dan huruf besar mengikuti sumber.

• PP No. 17 Tahun 2025, Pasal 47 ayat (1): Penyelenggara Sistem Elektronik yang merasa dirugikan akibat pengenaan sanksi administratif yang dikenakan dapat mengajukan keberatan kepada Menteri. Lihat di teks peraturan
• PP No. 17 Tahun 2025, Pasal 47 ayat (2): Upaya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda pelaksanaan keputusan. Lihat di teks peraturan
• PP No. 17 Tahun 2025, Pasal 47 ayat (4): Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Menteri menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan. Lihat di teks peraturan
• PP No. 17 Tahun 2025, Pasal 47 ayat (5): dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang Lihat di teks peraturan

Diperiksa terakhir pada 13 Oktober 2026. Jawaban ini bukan nasihat hukum; untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit. Menemukan kekeliruan? Laporkan di halaman Koreksi.