Apa kedudukan dan kewenangan KPI dalam mengatur serta mengawasi penyiaran?

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang bersifat independen dan mengatur hal-hal mengenai penyiaran (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 7 ayat (2)). KPI terdiri atas KPI Pusat di tingkat pusat dan KPI Daerah di tingkat provinsi, dan dalam menjalankan fungsinya KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sedangkan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4)). Wewenang KPI meliputi menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaannya, serta memberikan sanksi atas pelanggarannya (Pasal 8 ayat (2) huruf a sampai d).

Pasal 8 ayat (1) menyebut KPI sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Pasal 8 ayat (2) huruf e juga memberi wewenang koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Tanya jawab ini tidak merinci tugas dan kewajiban KPI dalam Pasal 8 ayat (3), termasuk menampung dan menindaklanjuti aduan masyarakat.

Dasar hukum

• UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diubah

Kutipan sumber (5)

Kutipan harfiah dari teks peraturan yang disebut, dicocokkan mesin dengan teks pustaka sebelum halaman terbit. Tanda baca dan huruf besar mengikuti sumber.

• UU No. 32 Tahun 2002, Pasal 7: KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran Lihat di teks peraturan
• UU No. 32 Tahun 2002, Pasal 7: KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lihat di teks peraturan
• UU No. 32 Tahun 2002, Pasal 8 ayat (2): menetapkan standar program siaran; b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran Lihat di teks peraturan
• UU No. 32 Tahun 2002, Pasal 8 ayat (2): mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran Lihat di teks peraturan
• UU No. 32 Tahun 2002, Pasal 8 ayat (2): memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran Lihat di teks peraturan

Diperiksa terakhir pada 13 Oktober 2026. Jawaban ini bukan nasihat hukum; untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit. Menemukan kekeliruan? Laporkan di halaman Koreksi.