Apakah Permenkominfo No. 11 Tahun 2017 masih berlaku?
Tidak berlaku lagi. Jangan dikutip sebagai dasar hukum yang berlaku. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 12 Oktober 2026.
- Jenis
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
- Penerbit
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- 23 Februari 2017
- Status
- tidak berlaku
- Teks resmi
- Naskah resmi di JDIH BPK, dengan unduhan PDF
- Teks lengkap
- Baca per pasal di situs ini
20 halaman, 23 pasal, 4 lampiran; hasil ekstraksi mesin, bukan teks resmi.
digital Teks digital: dibaca dari lapisan teks PDF resmi, hurufnya tidak disunting.
Struktur
- BAB I Ketentuan Umum Pasal 1–2
- BAB II Pelaksanaan Uji Petik Pasal 3–19
- BAB III Publikasi Pasal 20–21
- BAB IV Ketentuan Penutup Pasal 22–23
Istilah yang didefinisikan
16 istilah didefinisikan di pasal ketentuan umum peraturan ini. Istilah bertanda ⇆ juga didefinisikan peraturan lain, dan rumusannya dapat dibandingkan.
- Telekomunikasi ⇆
- Alat Telekomunikasi ⇆
- Perangkat Telekomunikasi ⇆
- Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi ⇆
- Pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi ⇆
- Persyaratan Teknis ⇆
- Uji Petik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi ⇆
- Balai Uji ⇆
- Tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi ⇆
- Sampel ⇆
- Pasar ⇆
- Pemegang Sertifikat
- Direktur Jenderal ⇆
- Direktur ⇆
- Direktorat Jenderal ⇆
- Direktorat
Dirujuk peraturan lain
Dibaca dari teks peraturan lain di indeks situs ini. Cuplikan adalah teks hasil ekstraksi mesin.
- Permenkominfo No. 16 Tahun 2018, Pasal 60
mencabut
f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Petik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 355);
Merujuk peraturan lain
Dasar hukum (bagian Mengingat) yang ada di indeks: UU No. 36 Tahun 1999, PP No. 52 Tahun 2000, Permenkominfo No. 18 Tahun 2014 kini tidak berlaku, Permenkominfo No. 1 Tahun 2015 kini tidak berlaku.
Rantai dasar hukum peraturan ini, ke atas dan ke bawah, di Peta Dasar Hukum.
Status dan tautan diperiksa terakhir pada 12 Oktober 2026. Untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit.