Apakah PP No. 52 Tahun 2000 masih berlaku?

Masih berlaku, dengan perubahan, dan sebagian ketentuannya dicabut oleh PP No. 46 Tahun 2021. Baca bersama peraturan pengubah dan pencabutnya, karena sebagian pasalnya sudah berbunyi lain atau tidak berlaku lagi. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 8 Oktober 2026.

Jenis
Peraturan Pemerintah
Penerbit
Pemerintah Pusat
Tahun
2000
Ditetapkan
11 Juli 2000
Status
diubah
Teks resmi
Naskah resmi di JDIH BPK, dengan unduhan PDF
Teks lengkap
Baca per pasal di situs ini
48 halaman, 98 pasal, dengan penjelasan; hasil ekstraksi mesin, bukan teks resmi.
digital Teks digital: dibaca dari lapisan teks PDF resmi, hurufnya tidak disunting.
Bagikan ke WhatsApp Bagikan ke LinkedIn

Struktur

  1. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1
  2. BAB II Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Pasal 2–37
  3. BAB III Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Pasal 38–54
  4. BAB IV Perizinan Pasal 55–67
  5. BAB V Ganti Rugi Pasal 68–70
  6. BAB VI Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Pasal 71–77
  7. BAB VII Pengamanan dan Perlindungan Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 78–89
  8. BAB VIII Peran serta Masyarakat di Bidang Telekomunikasi Pasal 90–94
  9. BAB IX Sanksi Pasal 95
  10. BAB X Ketentuan Peralihan Pasal 96
  11. BAB XI Ketentuan Penutup Pasal 97–98

Dirujuk peraturan lain

Dibaca dari teks peraturan lain di indeks situs ini. Cuplikan adalah teks hasil ekstraksi mesin.

  • PP No. 46 Tahun 2021, Pasal 101 mencabut sebagian

    … asal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 34 sampai dengan Pasal 37, Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, Pasal 61, dan Pasal 71 sampai dengan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980),

Menjadi dasar hukum (bagian Mengingat) bagi Permenkomdigi No. 14 Tahun 2025, Permenkomdigi No. 7 Tahun 2026, Permenkominfo No. 1 Tahun 2015, Permenkominfo No. 1 Tahun 2019, Permenkominfo No. 1 Tahun 2020, Permenkominfo No. 1 Tahun 2021, Permenkominfo No. 10 Tahun 2016, Permenkominfo No. 10 Tahun 2018, Permenkominfo No. 10 Tahun 2022, Permenkominfo No. 10 Tahun 2023, Permenkominfo No. 11 Tahun 2017, Permenkominfo No. 12 Tahun 2016, Permenkominfo No. 12 Tahun 2017, Permenkominfo No. 12 Tahun 2018, Permenkominfo No. 13 Tahun 2019, Permenkominfo No. 14 Tahun 2018, Permenkominfo No. 14 Tahun 2021, Permenkominfo No. 15 Tahun 2014, Permenkominfo No. 16 Tahun 2018, Permenkominfo No. 17 Tahun 2013, Permenkominfo No. 17 Tahun 2014, Permenkominfo No. 17 Tahun 2018, Permenkominfo No. 18 Tahun 2014, Permenkominfo No. 18 Tahun 2015, Permenkominfo No. 19 Tahun 2013, Permenkominfo No. 19 Tahun 2015, Permenkominfo No. 2 Tahun 2016, Permenkominfo No. 2 Tahun 2019, Permenkominfo No. 2 Tahun 2020, Permenkominfo No. 2 Tahun 2023, Permenkominfo No. 20 Tahun 2017, Permenkominfo No. 21 Tahun 2014, Permenkominfo No. 21 Tahun 2017, Permenkominfo No. 22 Tahun 2012, Permenkominfo No. 22 Tahun 2014, Permenkominfo No. 23 Tahun 2016, Permenkominfo No. 25 Tahun 2015, Permenkominfo No. 26 Tahun 2014, Permenkominfo No. 28 Tahun 2013, Permenkominfo No. 29 Tahun 2012, Permenkominfo No. 3 Tahun 2014, Permenkominfo No. 3 Tahun 2017, Permenkominfo No. 30 Tahun 2012, Permenkominfo No. 30 Tahun 2014, Permenkominfo No. 31 Tahun 2014, Permenkominfo No. 32 Tahun 2013, Permenkominfo No. 32 Tahun 2015, Permenkominfo No. 38 Tahun 2014, Permenkominfo No. 4 Tahun 2020, Permenkominfo No. 41 Tahun 2012, Permenkominfo No. 43 Tahun 2012, Permenkominfo No. 5 Tahun 2016, Permenkominfo No. 5 Tahun 2017, Permenkominfo No. 5 Tahun 2019, Permenkominfo No. 5 Tahun 2021, Permenkominfo No. 6 Tahun 2017, Permenkominfo No. 7 Tahun 2015, Permenkominfo No. 7 Tahun 2021, Permenkominfo No. 8 Tahun 2017, Permenkominfo No. 8 Tahun 2023, Permenkominfo No. 8 Tahun 2024, Permenkominfo No. 9 Tahun 2017, Permenkominfo No. 9 Tahun 2018.

Disebut di 3 tempat dalam peraturan lain
  • Permenkominfo No. 13 Tahun 2019, hlm. 1

    Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi serta untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas investasi dan kemudahan berusaha di sektor telekomunikasi, perlu dilakukan simplifikasi regulasi dan penyederhanaan Penyelenggaraan …

  • Permenkominfo No. 14 Tahun 2018, hlm. 2

    d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional;

  • Permenkominfo No. 16 Tahun 2018, hlm. 1

    Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam bidang layanan sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi, serta untuk menjamin kualitas alat dan/atau perangkat tele …

Merujuk peraturan lain

Dasar hukum (bagian Mengingat) yang ada di indeks: UU No. 36 Tahun 1999.

Disebut di batang tubuh atau penjelasannya: UU No. 36 Tahun 1999.

Rantai dasar hukum peraturan ini, ke atas dan ke bawah, di Peta Dasar Hukum.

Status dan tautan diperiksa terakhir pada 8 Oktober 2026. Untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit.