Apakah Permenkominfo No. 9 Tahun 2023 masih berlaku?
Masih berlaku. Pada pemeriksaan terakhir tidak ditemukan peraturan yang mengubah atau mencabutnya. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 12 Oktober 2026.
- Jenis
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
- Penerbit
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- 11 Desember 2023
- Status
- berlaku
- Teks resmi
- Naskah resmi di JDIH BPK, dengan unduhan PDF
- Teks lengkap
- Baca per pasal di situs ini
42 halaman, 73 pasal, 1 lampiran; hasil ekstraksi mesin, bukan teks resmi.
digital Teks digital: dibaca dari lapisan teks PDF resmi, hurufnya tidak disunting.
Struktur
- BAB I Ketentuan Umum Pasal 1–2
- BAB II Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pasal 3–52
- BAB III Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penerbitan Sertifikat Alat Telekomunikasi Dan/atau Perangkat Telekomunikasi, Pengujian Alat Telekomunikasi Dan/atau Perangkat Pasal 53–60
- BAB IV Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Denda Administratif Pasal 61–69
- BAB V Ketentuan Peralihan Pasal 70–71
- BAB VI Ketentuan Penutup Pasal 72–73
Istilah yang didefinisikan
24 istilah didefinisikan di pasal ketentuan umum peraturan ini. Istilah bertanda ⇆ juga didefinisikan peraturan lain, dan rumusannya dapat dibandingkan.
- Telekomunikasi ⇆
- Penyiaran ⇆
- Spektrum Frekuensi Radio ⇆
- Pita Frekuensi Radio ⇆
- Kanal Frekuensi Radio ⇆
- Izin Pita Frekuensi Radio ⇆
- Izin Stasiun Radio ⇆
- Stasiun Radio ⇆
- Penerimaan Negara Bukan Pajak ⇆
- Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio ⇆
- Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio ⇆
- Biaya IPFR Tahunan
- Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio ⇆
- Alat Telekomunikasi ⇆
- Perangkat Telekomunikasi ⇆
- Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi ⇆
- Surat Pemberitahuan Pembayaran ⇆
- Pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi ⇆
- Wajib Bayar
- Hari ⇆
- Menteri ⇆
- Direktur Jenderal ⇆
- Kementerian ⇆
- Direktorat Jenderal ⇆
Dirujuk peraturan lain
Dibaca dari teks peraturan lain di indeks situs ini. Cuplikan adalah teks hasil ekstraksi mesin.
Menjadi dasar hukum (bagian Mengingat) bagi Permenkominfo No. 3 Tahun 2024.
Merujuk peraturan lain
Dasar hukum (bagian Mengingat) yang ada di indeks: UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 53 Tahun 2000, PP No. 46 Tahun 2021, Permenkominfo No. 16 Tahun 2018 kini tidak berlaku, Permenkominfo No. 7 Tahun 2021.
Disebut di batang tubuh atau penjelasannya: Permenkominfo No. 7 Tahun 2021 mencabut sebagian.
Rantai dasar hukum peraturan ini, ke atas dan ke bawah, di Peta Dasar Hukum.
Status dan tautan diperiksa terakhir pada 12 Oktober 2026. Untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit.