Apakah kementerian dan pemerintah daerah wajib melibatkan masyarakat dalam melaksanakan Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan?

Ya. Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Peta Jalan melibatkan peran serta masyarakat (Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 Pasal 8). Peraturan ini mengatur Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Tahun 2025-2029, yang menurut JDIH BPK diundangkan dan berlaku pada 5 Agustus 2025.

Pasal 8 menyebut tiga pelaksana, yaitu kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Tanya jawab ini tidak merinci bentuk peran serta masyarakat, siapa saja yang dilibatkan, maupun tata caranya.

Dasar hukum

• Perpres No. 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Tahun 2025-2029 berlaku

Kutipan sumber (2)

Kutipan harfiah dari teks peraturan yang disebut, dicocokkan mesin dengan teks pustaka sebelum halaman terbit. Tanda baca dan huruf besar mengikuti sumber.

• Perpres No. 87 Tahun 2025, Pasal 8: dalam melaksanakan Peta Jalan melibatkan peran serta masyarakat Lihat di teks peraturan
• Perpres No. 87 Tahun 2025, Pasal 8: Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota Lihat di teks peraturan

Diperiksa terakhir pada 13 Oktober 2026. Jawaban ini bukan nasihat hukum; untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit. Menemukan kekeliruan? Laporkan di halaman Koreksi.