Bagaimana bentuk persetujuan pemrosesan data pribadi dan apa akibat klausul yang tidak memuat persetujuan sah secara eksplisit?

Persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam, secara elektronik maupun nonelektronik, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)). Pengendali Data Pribadi wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh Subjek Data Pribadi (Pasal 24). Klausul perjanjian yang berisi permintaan pemrosesan Data Pribadi tanpa persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi dinyatakan batal demi hukum (Pasal 23). Persetujuan yang tidak memenuhi Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4) juga dinyatakan batal demi hukum (Pasal 22 ayat (5)).

Pasal 22 ayat (4) mengatur bahwa bila persetujuan memuat tujuan lain, permintaannya harus dapat dibedakan secara jelas dari hal lainnya, berformat yang dapat dipahami dan mudah diakses, serta berbahasa sederhana dan jelas. Pelanggaran ayat ini berakibat batal demi hukum menurut Pasal 22 ayat (5). Tanya jawab ini tidak merinci jenis bukti yang dapat diterima; Pasal 24 hanya mewajibkan pengendali menunjukkan bukti persetujuan. Undang-undang ini diundangkan dan berlaku pada 17 Oktober 2022 menurut JDIH BPK.

Dasar hukum

• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi diubah

Kutipan sumber (4)

Kutipan harfiah dari teks peraturan yang disebut, dicocokkan mesin dengan teks pustaka sebelum halaman terbit. Tanda baca dan huruf besar mengikuti sumber.

• UU No. 27 Tahun 2022, Pasal 22 ayat (1): Persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam Lihat di teks peraturan
• UU No. 27 Tahun 2022, Pasal 22 ayat (5): Persetujuan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dinyatakan batal demi hukum Lihat di teks peraturan
• UU No. 27 Tahun 2022, Pasal 23: tidak memuat persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi dinyatakan batal demi hukum Lihat di teks peraturan
• UU No. 27 Tahun 2022, Pasal 24: wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh Subjek Data Pribadi Lihat di teks peraturan

Diperiksa terakhir pada 13 Oktober 2026. Jawaban ini bukan nasihat hukum; untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit. Menemukan kekeliruan? Laporkan di halaman Koreksi.