Apakah lembaga penyiaran wajib memiliki IPP dan menjalani uji laik operasi untuk memperolehnya?

Ya. Penyelenggaraan penyiaran oleh lembaga penyiaran wajib memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha untuk memperoleh IPP (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Pasal 70 ayat (1)). Untuk memperoleh IPP, Pelaku Usaha harus mengajukan uji laik operasi penyiaran dan memperoleh surat keterangan laik operasi penyiaran (Pasal 70 ayat (2)). Sebelum uji laik operasi, Pelaku Usaha melaksanakan pembangunan dan/atau menyediakan sarana dan prasarana penyiaran (Pasal 70 ayat (3)). IPP berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang (Pasal 70 ayat (5)).

Pasal 70 ayat (4) mengatur bahwa bila penyelenggaraan penyiaran menggunakan spektrum frekuensi radio dan/atau satelit asing, Perizinan Berusaha penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau hak labuh satelit harus dipenuhi sebelum uji laik operasi. Tanya jawab ini tidak merinci jenis lembaga penyiaran yang terkena kewajiban maupun tata cara pelaksanaan uji laik operasi.

Dasar hukum

• PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran berlaku

Kutipan sumber (3)

Kutipan harfiah dari teks peraturan yang disebut, dicocokkan mesin dengan teks pustaka sebelum halaman terbit. Tanda baca dan huruf besar mengikuti sumber.

• PP No. 46 Tahun 2021, Pasal 70 ayat (1): wajib memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha untuk memperoleh IPP Lihat di teks peraturan
• PP No. 46 Tahun 2021, Pasal 70 ayat (2): Pelaku Usaha harus mengajukan uji laik operasi Penyiaran dan memperoleh surat keterangan laik operasi Penyiaran Lihat di teks peraturan
• PP No. 46 Tahun 2021, Pasal 70 ayat (5): berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang Lihat di teks peraturan

Diperiksa terakhir pada 13 Oktober 2026. Jawaban ini bukan nasihat hukum; untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit. Menemukan kekeliruan? Laporkan di halaman Koreksi.