Apa syarat pengalihan hak penggunaan frekuensi radio ke operator lain dan apakah perlu persetujuan Menteri?

Pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio wajib mendapat persetujuan Menteri berdasarkan hasil evaluasi (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Pasal 57 ayat (1)). Permohonan dapat diajukan penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang kepada Kementerian, telah memenuhi paling sedikit 50% kewajiban pembangunan 5 tahunan, dan/atau memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan Menteri (Pasal 56 ayat (1)). Pengalihan hanya kepada penyelenggara Jaringan Telekomunikasi lainnya atas pita yang telah ditetapkan hak penggunaannya dalam bentuk IPFR (Pasal 55 ayat (1) dan (2)). Pelaksanaannya berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat, non-diskriminatif, dan pelindungan konsumen (Pasal 55 ayat (3)).

Pengalihan mengakibatkan IPFR dicabut dari pemegang semula dan ditetapkan kepada penerima, dapat untuk seluruh atau sebagian pita, tanpa mengubah masa laku IPFR, dan kewajiban termasuk pembayaran BHP beralih kepada penerima (Pasal 56 ayat (5) dan (6)). Menteri mengawasi pelaksanaannya; bila ada ketidaksesuaian dengan prinsip atau tujuan pengalihan, sanksinya teguran tertulis paling banyak 3 kali dengan tenggang waktu 14 hari kalender, lalu pencabutan persetujuan (Pasal 57 ayat (3) sampai (6)). Tanya jawab ini tidak merinci tata cara pengajuan permohonan dan isi ketentuan lain yang ditetapkan Menteri.

Dasar hukum

• PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran berlaku

Kutipan sumber (5)

Kutipan harfiah dari teks peraturan yang disebut, dicocokkan mesin dengan teks pustaka sebelum halaman terbit. Tanda baca dan huruf besar mengikuti sumber.

• PP No. 46 Tahun 2021, Pasal 57 ayat (1): wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri berdasarkan hasil evaluasi Lihat di teks peraturan
• PP No. 46 Tahun 2021, Pasal 56 ayat (1): tidak memiliki kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang kepada Kementerian Lihat di teks peraturan
• PP No. 46 Tahun 2021, Pasal 56 ayat (1): paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari seluruh kewajiban pembangunan 5 (lima) tahunan Lihat di teks peraturan
• PP No. 46 Tahun 2021, Pasal 55 ayat (1): dapat melakukan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio kepada penyelenggara Jaringan Telekomunikasi lainnya Lihat di teks peraturan
• PP No. 46 Tahun 2021, Pasal 57 ayat (5): diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender Lihat di teks peraturan

Diperiksa terakhir pada 13 Oktober 2026. Jawaban ini bukan nasihat hukum; untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit. Menemukan kekeliruan? Laporkan di halaman Koreksi.