Apakah Permenkomdigi No. 3 Tahun 2025 masih berlaku?
Masih berlaku. Pada pemeriksaan terakhir tidak ditemukan peraturan yang mengubah atau mencabutnya. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 12 Oktober 2026.
- Jenis
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital
- Penerbit
- Kementerian Komunikasi dan Digital
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- 7 Maret 2025
- Status
- berlaku
- Teks resmi
- Naskah resmi di JDIH BPK, dengan unduhan PDF
- Teks lengkap
- Baca per pasal di situs ini
66 halaman, 103 pasal; hasil ekstraksi mesin, bukan teks resmi.
digital Teks digital: dibaca dari lapisan teks PDF resmi, hurufnya tidak disunting.
Struktur
- BAB I Ketentuan Umum Pasal 1
- BAB II Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas SATELIT Pasal 2–48
- BAB III Penggunaan Orbit SATELIT Pasal 49–81
- BAB IV Penyediaan Layanan SATELIT di Indonesia Pasal 82
- BAB V Pengawasan dan Pengendalian Pasal 83–84
- BAB VI Sanksi Administratif Pasal 85–98
- BAB VII Ketentuan Lain-Lain Pasal 99–100
- BAB VIII Ketentuan Peralihan Pasal 101
- BAB IX Ketentuan Penutup Pasal 102–103
Istilah yang didefinisikan
35 istilah didefinisikan di pasal ketentuan umum peraturan ini. Istilah bertanda ⇆ juga didefinisikan peraturan lain, dan rumusannya dapat dibandingkan.
- Telekomunikasi ⇆
- Penyelenggaraan Telekomunikasi ⇆
- Penyelenggara Telekomunikasi ⇆
- Penyiaran ⇆
- Lembaga Penyiaran ⇆
- Lembaga Penyiaran Berlangganan ⇆
- Satelit ⇆
- Konstelasi Satelit
- Orbit Satelit ⇆
- Spektrum Frekuensi Radio ⇆
- Filing Satelit ⇆
- Filing Satelit Indonesia ⇆
- Filing Satelit Asing ⇆
- Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia ⇆
- Satelit Indonesia ⇆
- Satelit Asing ⇆
- Pengelola Filing Satelit Indonesia
- Pemilik Satelit
- Penyelenggara Satelit Asing ⇆
- Stasiun Bumi ⇆
- Stasiun Radio ⇆
- Izin Stasiun Radio ⇆
- Umur Satelit ⇆
- Masa Pakai Satelit
- Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio ⇆
- Hak Labuh Satelit
- International Telecommunication Union ⇆
- Koordinasi Satelit ⇆
- Peraturan Radio (Radio Regulations) ⇆
- Administrasi Telekomunikasi ⇆
- Administrasi Telekomunikasi Indonesia ⇆
- Menteri ⇆
- Kementerian ⇆
- Direktur Jenderal ⇆
- Hari ⇆
Merujuk peraturan lain
Dasar hukum (bagian Mengingat) yang ada di indeks: UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 53 Tahun 2000, PP No. 46 Tahun 2021, Perpres No. 174 Tahun 2024.
Disebut di batang tubuh atau penjelasannya: Permenkominfo No. 21 Tahun 2014 mencabut.
Rantai dasar hukum peraturan ini, ke atas dan ke bawah, di Peta Dasar Hukum.
Status dan tautan diperiksa terakhir pada 12 Oktober 2026. Untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit.