Apakah Permenkomdigi No. 14 Tahun 2025 masih berlaku?
Masih berlaku. Pada pemeriksaan terakhir tidak ditemukan peraturan yang mengubah atau mencabutnya. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 12 Oktober 2026.
- Jenis
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital
- Penerbit
- Kementerian Komunikasi dan Digital
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- 23 Mei 2025
- Status
- berlaku
- Teks resmi
- Naskah resmi di JDIH BPK, dengan unduhan PDF
- Teks lengkap
- Baca per pasal di situs ini
19 halaman, 41 pasal; hasil ekstraksi mesin, bukan teks resmi.
digital Teks digital: dibaca dari lapisan teks PDF resmi, hurufnya tidak disunting.
Menjadi dasar jawaban
- Apakah jaringan kabel atau serat optik untuk keperluan sendiri dalam satu lokasi wajib memiliki izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus?
- Berapa kali teguran tertulis dapat diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi khusus dan berapa lama jangka waktu setiap teguran?
- Kapan penyelenggara telekomunikasi khusus wajib memberikan bantuan layanan telekomunikasi saat terjadi bencana di daerah layanannya?
- Lewat sistem apa perusahaan mengajukan izin telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri?
Struktur
- BAB I Ketentuan Umum Pasal 1–2
- BAB II Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri Pasal 3–6
- BAB III Media Transmisi Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri Pasal 7–10
- BAB IV Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri Pasal 11–32
- BAB V Kewajiban dan Larangan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri Pasal 33–34
- BAB VI Pengawasan dan Pengendalian Pasal 35–38
- BAB VII Ketentuan Peralihan Pasal 39
- BAB VIII Ketentuan Penutup Pasal 40–41
Istilah yang didefinisikan
12 istilah didefinisikan di pasal ketentuan umum peraturan ini. Istilah bertanda ⇆ juga didefinisikan peraturan lain, dan rumusannya dapat dibandingkan.
- Telekomunikasi ⇆
- Alat Telekomunikasi ⇆
- Perangkat Telekomunikasi ⇆
- Jaringan Telekomunikasi ⇆
- Jasa Telekomunikasi ⇆
- Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus ⇆
- Daerah Layanan ⇆
- Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) ⇆
- Uji Laik Operasi ⇆
- Menteri ⇆
- Direktur Jenderal ⇆
- Direktorat Jenderal ⇆
Merujuk peraturan lain
Dasar hukum (bagian Mengingat) yang ada di indeks: UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 52 Tahun 2000, PP No. 46 Tahun 2021, Perpres No. 174 Tahun 2024.
Disebut di batang tubuh atau penjelasannya: PP No. 46 Tahun 2021, Permenkominfo No. 12 Tahun 2018 mencabut.
Rantai dasar hukum peraturan ini, ke atas dan ke bawah, di Peta Dasar Hukum.
Status dan tautan diperiksa terakhir pada 12 Oktober 2026. Untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit.