Bagaimana pelaku usaha mengajukan keberatan atas sanksi administratif dan apakah keberatan menunda pelaksanaan sanksi?

Pelaku Usaha yang dikenai sanksi administratif dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal paling lama 21 Hari Kerja sejak pertama kali diterbitkannya teguran tertulis sesuai jenis pelanggarannya, dengan melampirkan dokumen pendukung (Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 230 ayat (3)). Keberatan tidak menunda pengenaan sanksi administratif (Pasal 230 ayat (2)). Untuk pelanggaran kewajiban penyampaian laporan tahunan, batas 21 Hari Kerja dihitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pembayaran (Pasal 230 ayat (4)). Pengaju wajib menyampaikan surat pernyataan keberatan dan bukti pendukung tidak melakukan pelanggaran (Pasal 230 ayat (5)).

Direktur Jenderal menyelesaikan keberatan paling lama 10 Hari Kerja sejak diterimanya keberatan, dibuktikan dengan tanda terima pengiriman surat (Pasal 230 ayat (6)). Bila batas itu terlewati, keberatan dianggap dikabulkan (Pasal 230 ayat (7)), dan keputusan menerima atau menolak ditetapkan paling lama 5 Hari Kerja setelah berakhirnya tenggang waktu tersebut (Pasal 230 ayat (8)). Keberatan yang diterima membuat sanksi administratif atas pelanggaran terkait batal demi hukum (Pasal 230 ayat (9)). Tanya jawab ini tidak merinci jenis sanksi maupun bentuk surat keberatan; rinciannya ada di Pasal 230.

Dasar hukum

• Permenkominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi diubah

Kutipan sumber (6)

Kutipan harfiah dari teks peraturan yang disebut, dicocokkan mesin dengan teks pustaka sebelum halaman terbit. Tanda baca dan huruf besar mengikuti sumber.

• Permenkominfo No. 5 Tahun 2021, Pasal 230 ayat (2): Keberatan tidak menunda pengenaan sanksi administratif. Lihat di teks peraturan
• Permenkominfo No. 5 Tahun 2021, Pasal 230 ayat (3): dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kerja sejak pertama kali diterbitkannya teguran tertulis sesuai jenis pelanggarannya dengan melampirkan dokumen pendukung Lihat di teks peraturan
• Permenkominfo No. 5 Tahun 2021, Pasal 230 ayat (4): sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pembayaran Lihat di teks peraturan
• Permenkominfo No. 5 Tahun 2021, Pasal 230 ayat (6): paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya keberatan Lihat di teks peraturan
• Permenkominfo No. 5 Tahun 2021, Pasal 230 ayat (7): Direktur Jenderal tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu Lihat di teks peraturan
• Permenkominfo No. 5 Tahun 2021, Pasal 230 ayat (8): paling lama 5 (lima) Hari Kerja setelah berakhirnya tenggang waktu Lihat di teks peraturan

Diperiksa terakhir pada 13 Oktober 2026. Jawaban ini bukan nasihat hukum; untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit. Menemukan kekeliruan? Laporkan di halaman Koreksi.