Apakah Permenkomdigi No. 7 Tahun 2026 masih berlaku?
Masih berlaku. Pada pemeriksaan terakhir tidak ditemukan peraturan yang mengubah atau mencabutnya. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 12 Oktober 2026.
- Jenis
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital
- Penerbit
- Kementerian Komunikasi dan Digital
- Tahun
- 2026
- Ditetapkan
- 19 Januari 2026
- Status
- berlaku
- Teks resmi
- Naskah resmi di JDIH BPK, dengan unduhan PDF
- Teks lengkap
- Baca per pasal di situs ini
39 halaman, 34 pasal, 4 lampiran; hasil ekstraksi mesin, bukan teks resmi.
digital Teks digital: dibaca dari lapisan teks PDF resmi, hurufnya tidak disunting.
Struktur
- BAB I Ketentuan Umum Pasal 1
- BAB II Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Pasal 2–12
- BAB III Keamanan Data Pelanggan Jasa Telekomunikasi Pasal 13
- BAB IV Pencegahan Penyalahgunaan Nomor Pelanggan Pasal 14–23
- BAB V Pengawasan, Pengendalian, DAN Pelaporan Pasal 24–26
- BAB VI Sanksi Administratif Pasal 27–31
- BAB VII Ketentuan Peralihan Pasal 32
- BAB VIII Ketentuan Penutup Pasal 33–34
Istilah yang didefinisikan
24 istilah didefinisikan di pasal ketentuan umum peraturan ini. Istilah bertanda ⇆ juga didefinisikan peraturan lain, dan rumusannya dapat dibandingkan.
- Telekomunikasi ⇆
- Jasa Telekomunikasi ⇆
- Penyelenggara Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler
- Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler
- Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi
- De-Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi
- Kartu Perdana ⇆
- Prabayar ⇆
- Pascabayar ⇆
- Nomor Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network (MSISDN) atau Nomor Pelanggan Jasa Telekomunikasi
- Validitas Pelanggan Jasa Telekomunikasi
- Verifikasi ⇆
- Validasi ⇆
- Data Kependudukan ⇆
- Nomor Induk Kependudukan ⇆
- Data Kependudukan Biometrik
- Internet of Things
- Modul Identitas Pelanggan Melekat (Embedded Subscriber Identity Module) ⇆
- Mesin ke Mesin (Machine-to-Machine) ⇆
- Prinsip Mengenal Pelanggan (Know Your Customer/KYC) ⇆
- Kementerian ⇆
- Menteri ⇆
- Direktur Jenderal ⇆
- Direktur ⇆
Merujuk peraturan lain
Dasar hukum (bagian Mengingat) yang ada di indeks: UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 52 Tahun 2000, PP No. 46 Tahun 2021, Perpres No. 174 Tahun 2024.
Disebut di batang tubuh atau penjelasannya: Permenkominfo No. 5 Tahun 2021 mencabut sebagian, PP No. 46 Tahun 2021.
Rantai dasar hukum peraturan ini, ke atas dan ke bawah, di Peta Dasar Hukum.
Status dan tautan diperiksa terakhir pada 12 Oktober 2026. Untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit.