Apakah Permenkominfo No. 7 Tahun 2018 masih berlaku?

Sebagian masih berlaku. Sebagian ketentuannya dicabut, dan sebagian lagi dikecualikan dari pencabutan itu; lihat catatan penerapan sebelum mengutip pasalnya. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 14 Oktober 2026.

Jenis
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Penerbit
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Tahun
2018
Ditetapkan
31 Juli 2018
Status
dicabut sebagian
Sebagian pasal terkecualikan dari pencabutan ini. Lihat Catatan Penerapan di bawah sebelum mengutip.
Teks resmi
Naskah resmi di peraturan.go.id
Teks lengkap
Baca per pasal di situs ini
82 halaman, 110 pasal, 1 lampiran; hasil ekstraksi mesin, bukan teks resmi.
digital Teks digital: dibaca dari lapisan teks PDF resmi, hurufnya tidak disunting.
Bagikan ke WhatsApp Bagikan ke LinkedIn

Struktur

  1. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1–4
  2. BAB II Perizinan dan Layanan di Lingkungan Kementerian Pasal 5–84
  3. BAB III Perluasan Usaha Pasal 85
  4. BAB IV Pelimpahan Kewenangan Pasal 86
  5. BAB V Pengawasan dan Pengendalian Pasal 87–97
  6. BAB VI Ketentuan Lain-Lain Pasal 98–104
  7. BAB VII Ketentuan Peralihan Pasal 105–107
  8. BAB VIII Ketentuan Penutup Pasal 108–110

Dirujuk peraturan lain

Dibaca dari teks peraturan lain di indeks situs ini. Cuplikan adalah teks hasil ekstraksi mesin.

  • Permenkominfo No. 5 Tahun 2021, Pasal 243 mencabut sebagian

    j. Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi …

  • Permenkominfo No. 6 Tahun 2021, Pasal 103 mencabut sebagian

    h. Pasal 28 sampai dengan Pasal 36, Pasal 88 ayat (4), dan Pasal 88 ayat (5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi …

Menjadi dasar hukum (bagian Mengingat) bagi Permenkominfo No. 12 Tahun 2018, Permenkominfo No. 13 Tahun 2019, Permenkominfo No. 14 Tahun 2018, Permenkominfo No. 14 Tahun 2021, Permenkominfo No. 16 Tahun 2018, Permenkominfo No. 4 Tahun 2020, Permenkominfo No. 5 Tahun 2019, Permenkominfo No. 9 Tahun 2018.

Disebut di 4 tempat dalam peraturan lain
  • Permenkominfo No. 13 Tahun 2019, Pasal 59

    b. ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan ata …

  • Permenkominfo No. 5 Tahun 2021, Pasal 243

    … epublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 841); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

  • Permenkominfo No. 6 Tahun 2021, Pasal 103

    … epublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 841); dan

  • Permenkominfo No. 9 Tahun 2018, hlm. 1

    b. bahwa ketentuan perizinan spektrum frekuensi radio telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041) sehingga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor …

Merujuk peraturan lain

Dasar hukum (bagian Mengingat) yang ada di indeks: UU No. 32 Tahun 2002, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 19 Tahun 2016, PP No. 52 Tahun 2000, PP No. 53 Tahun 2000, PP No. 11 Tahun 2005, PP No. 50 Tahun 2005, PP No. 51 Tahun 2005, PP No. 52 Tahun 2005.

Disebut di batang tubuh atau penjelasannya: Permenkominfo No. 6 Tahun 2017, Permenkominfo No. 1 Tahun 2015, Permenkominfo No. 18 Tahun 2014, Permenkominfo No. 18 Tahun 2016, Permenkominfo No. 7 Tahun 2017 mencabut, Permenkominfo No. 9 Tahun 2017 mencabut, Permenkominfo No. 17 Tahun 2014, Permenkominfo No. 5 Tahun 2018 mencabut.

Rantai dasar hukum peraturan ini, ke atas dan ke bawah, di Peta Dasar Hukum.

Status dan tautan diperiksa terakhir pada 14 Oktober 2026. Untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit.