Peraturan yang mengatur
- Permenkominfo No. 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (tidak-berlaku).
- Permenkominfo No. 4 Tahun 2017 tentang Mekanisme Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (tidak-berlaku).
- Permenkominfo No. 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos (tidak-berlaku).
- Permenkominfo No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik (tidak-berlaku).
- Permenkominfo No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos (diubah).
- PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (berlaku).
- Permenkominfo No. 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya (berlaku).
- Permenkominfo No. 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (berlaku).
- Permenkomdigi No. 15 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran serta Sektor Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (berlaku).
- Permenkomdigi No. 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial (berlaku).
Tanya jawab
- Apa kewajiban dan batasan kegiatan usaha agen kurir?
- Apa saja persyaratan membuka usaha kurir dan bagaimana mengajukan perizinannya melalui OSS?
- Apa syarat perusahaan kurir asing beroperasi di Indonesia dan apa sanksi jika melanggarnya?
- Apakah pengguna layanan pos universal berhak mendapat ganti rugi jika kiriman terlambat, hilang, rusak, atau layanannya tidak sesuai?
- Apakah penyelenggara pos wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data pengguna layanan pos, dan apa pengecualiannya?
- Badan usaha apa saja yang boleh menjalankan usaha pos atau kurir, dan wajibkah memiliki perizinan berusaha?
- Bagaimana pengaduan layanan kurir ditangani, termasuk untuk paket dari marketplace, dan ke mana sengketa diajukan bila penyelesaian tidak disepakati?
- Bagaimana penyelenggara pos mengajukan keberatan atas sanksi administratif dan berapa batas waktu pengajuannya?
- Dana tabungan pos dari masyarakat boleh diinvestasikan ke instrumen seperti apa?
- Kapan penyelenggara pos wajib mulai beroperasi setelah izin terbit, dan apa sanksinya jika dilanggar?
- Siapa yang wajib membayar kontribusi layanan pos universal, berapa besarnya, dan kapan batas pembayarannya?
Bunyi pada tanggal tertentu dan tenggat
Pilih tanggal di Berlaku pada Tanggal untuk melihat versi tiap pokok aturan pada tanggal itu. Batas waktu penting, dengan kutipan pasalnya, ada di Tenggat.
Halaman ini bukan nasihat hukum; untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit. Menemukan kekeliruan? Laporkan di halaman Koreksi.